Teknologi
informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai
cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang
relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi,
bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil
keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan
basis teknologi seperti wireless, internet, faximille, komputer dan
sebagainya. Tidak heran di era millennium ini Teknologi sangat berpengaruh
besar pada berbagai bidang dalam mengolah semua pekerjaan yang ada dalam suatu
perusahaan ataupun pendidikan. Bisa kita lihat bahwa Teknologi Informasi telah
mencakup segala bidang termasuk Politik atau Pemerintahan.
A.
Lingkungan Kerja Digital
Tenaga kerja pemerintah semakin diisi dengan
karyawan “melek digital”, dari pekerja garis depan hingga eksekutif tingkat
atas. Lingkungan kerja digital adalah strategi bisnis untuk meningkatkan
keterlibatan karyawan dan kelincahan melalui lingkungan kerja yang lebih
berfokus pada layanan publik. Tempat kerja digital mempromosikan gaya kerja
kolaboratif; mendukung desentralisasi, lingkungan kerja mobile; dan merangkul
pilihan masing-masing karyawan terhadap teknologi.
B.
Keterlibatan Warga Melalui Banyak
Saluran
Dalam
memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat, pemerintahan memerlukan
pendekatan holistik sebagai berikut:
-
menggunakan data untuk menampung dan
memahami kebutuhan serta keinginan warga
-
memanfaatkan sosial media secara efektif
untuk berkomunikasi secara aktif kepada warga;
-
memungkinkan warga negara untuk terlibat
pada pengambilan keputusan terhadap proyek yang akan diadakan oleh pemerintah.
Hal ini merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan kolusi antara
pemerintahan dengan dewan wakil rakyat;
-
memahami saluran keterlibatan yang
disukai oleh warga;
mendukung kelancaran transisi antar saluran;
mendukung kelancaran transisi antar saluran;
-
dan akhirnya memberikan satu set atau
lebih untuk berinteraksi dengan warga.
-
Mengadopsi strategi manajemen informasi
yang berfokus pada keterlibatan warga dapat memberikan manfaat terukur.
C.
Data Terbuka
Memberikan akses data pemerintah baik secara default
maupun dengan rekomendasi tertentu merupakan kebijakan pemerintahan strategi
dan praktek manajemen informasi yang baik. Akses data pemerintahan dapat
dilakukan baik melaui API maupun melalui publikasi resmi. Tambahan dari
editor: Contohnya seperti pengadaan lelang proyek pengadaan di pemerintahan
yang dilakukan oleh LPSE Indonesia. LPSE dapat memberikan penjabaran
lebih mengenai lelang yang diadakan. Saat ini informasi dari LPSE mengenai
proyek pengadaan di pemerintahan masih sangat minim, hanya menjelaskan
“sampul judul lelang” saja. Harusnya LPSE dapat lebih terbuka lelang tersebut
berisi pengadaan apa saja, sehingga publik dapat menilai proyek
tersebut layak atau tidak layak. Dan seharusnya publik diberikan fasilitas
untuk “Voting Proyek Pemerintah” dan memberikan komen sanggahan yang di
moderasi oleh beberapa warga yang ditunjuk sebagai moderator.
D.
Identitas Elektronik
Karena pemerintah menjadi lebih digital, identitas
digital diperlukan untuk menjadi lebih handal dalam melayani semua transaksi
digital. Identitas elektronik (e-ID) merujuk ke sebuah set yang diatur oleh proses
dan teknologi yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan domain yang aman.
Sehingga memungkinkan warga untuk mengakses sumber daya atau layanan inti
pemerintahan. Sebab, dalam era digital pemerintah membutuhkan otentikasi dan
pemeriksaan identitas secara online. Karena metode verifikasi langsung akan
segera usang dalam hal menawarkan warga terhadap akses terintegrasi untuk
sumber daya dan jasa. Pendekatan ini harus dapat mengaitkan setiap warga negara
dengan satu identitas unik yang terintegrasi dalam batas-batas apa yang dapat
diterima secara budaya dan diperbolehkan secara hukum. Tambahan dari
editor: Satu identitas elektronik untuk tiap warga seharusnya dapat
digunakan untuk segala urusan kependudukan dan perizinan serta perpajakan.
Terlebih lagi kartu tersebut dapt terhubung ke suatu sistem pembayaran secara
nasional, maka akan lebih bermanfaat lagi.
E.
Analisa Terhadap Semua Jenis Data
Analytics adalah teknik pengumpulan dan analisis
data untuk memberikan wawasan yang dapat membimbing tindakan untuk meningkatkan
efisiensi organisasi atau efektivitas program. Penggunaan analisis meresap pada
semua tahap kegiatan usaha dan pelayanan – analisis di mana-mana – memungkinkan
mengarahkan instansi pemerintahan bergeser dari pelaporan dashboard indikator
ke proses bisnis otonom dan intelijen bisnis (BI). Ini merupakan kemampuan yang
membantu manusia untuk membuat konteks keputusan lebih baik dengan dasar data
secara real time. Tambahan editor : Data yang dianalisa akan beragam
jenis untuk seluruh sektor pemerintahan. Tujuan Analytics
everywhere pada sektor pemerintahan adalah untuk mendapatkan
visibilitas terhadap suatu kondisi terkini. Sehingga pihak yang terkait
dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal pro-aktif. Apalagi
televisi sering mengundang pejabat pemerintahan untuk dimintai penjelasan.
Bahwa, pihak televisi memiliki pusat penelitian sendiri, sudah pemerintah
mulai melakukan analisa terhadap seluruh sektor secara terbuka. Pembuatan
analisa tersebut dapat di lakukan secara otomatis dengan menetapkan
konfigurasi terlebih dahulu.
F.
Mesin Pintar
Dalam prakteknya, mesin pintar adalah kombinasi
berbagai teknologi digital yang dapat melakukan seluruh pekerjaan walaupun
tadinya kita pikir perlu orang untuk mengerjakan. Sementara teknologi berkembang
pesat, hal itu sudah termasuk pada jaringan saraf, kendaraan otonom, asisten
virtual dan penasihat pintar yang berinteraksi secara cerdas dengan orang-orang
dan mesin lainnya. pemimpin IT di pemerintahan harus mengeksplorasi mesin
pintar ini. Mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan
publik atau sebagai cara untuk memudahkan urusan rutin.
G.
Internet of Things
IoT adalah jaringan benda-benda fisik (fixed atau
mobile) yang tertanam teknologi untuk berkomunikasi, memantau, atau berinteraksi
dengan beberapa lingkungan. Arsitektur IoT beroperasi dalam suatu ekosistem
yang mencakup hal-hal, komunikasi, aplikasi dan analisa data, dan merupakan
faktor penting untuk aplikasi bisnis digital di semua industri sektor swasta
dan sektor publik. Kasus penggunaan bisnis dan tingkat adopsi oleh instansi
pemerintah bervariasi sesuai dengan layanan utama atau misi
Program. Tambahan editor: Model urusan pemerintah yang memakai IoT;
misalnya, aplikasi Qlue yang di adakan oleh pemprov DKI. Pemantauan banjir yang
terintegrasi dengan sistem buka tutup irigasi dan dam merupakan penggunaan IoT
sebagai praktek terbaik dalam pencegahan
banjir nasional.
H.
Platform Pemerintahan Digital
Pemerintah terus menghadapi tekanan untuk
meningkatkan layanan dan menghemat biaya. Platform digital dapat mengurangi
pekerjaan dan memfasilitasi desain yang berpusat pada pelayanan publik.
Platform ini memberikan layanan seperti pembayaran, manajemen identitas dan
verifikasi. Layanan aplikasi dapat digunakan misalnya, SMS dan email. Secara
global, pemerintah mengambil pendekatan platform untuk menyederhanakan proses,
meningkatkan interaksi warga dan mengurangi pengeluaran. Ini merupakan trend
teknologi sistem informasi yang patut di adakan di seluruh pemerintahan
daerah di Indonesia.
I.
Arsitektur Software-Defined
Arsitekur Software-defined (SDA / Software Defined
Architecture) menyisipkan perantara antara pemohon dan penyedia layanan
sehingga layanan dapat berubah lebih dinamis. Ini ibaratnya seperti mengganti
ban sementara mobil bergerak, dan ini merupakan salah satu
kegunaan DevOps di pemerintahan. Menambahkan lapisan perangkat lunak
untuk jaringan abstrak dan virtualisasi, infrastruktur atau keamanan telah
terbukti menjadi cara yang berguna bagi pengadaan dan pemanfaat infrastruktur
IT. Menerapkan teknik yang sama untuk arsitektur perangkat lunak dapat
meningkatkan pengelolaan dan kelincahan aplikasi. Sehingga organisasi
pemerintahan dapat menanggapi kebutuhan digital dan IOT. Beberapa organisasi
pemerintahan telah mulai menerapkan infrastruktur perancangan software (SDI /
Software Defined Infrastructure), namun sebagian besar masih beroperasi di data
center tradisional (data center dibawah Tier III). Tambahan editor: sudah
saatnya pemerintahan memiliki data center Tier III yang berstandar
internasional. Dalam hal ini, pemerintahan dapat menggandeng mitra konsultan
sertifikasi data center pemerintahan dalam pencapaian tersebut.
J.
Keamanan Berdasar Risiko
Keamanan cyber terhadap ancaman terus berkembang,
tetapi hanya mewakili satu dimensi terhadap ancaman dan risiko. CIO di
pemerintahan harus mengadopsi pendekatan kesiagaan terhadap ancaman dan
pendekatan keamanan berbasis risiko. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk
mengambil keputusan berdasar informasi tentang risiko secara holistik. Sehingga
dapat dimungkinkan untuk alokasi sumber daya secara lebih bijak terhadap;
masukan tentang risiko dan dampak pada misi pemerintah, operasi, aset dan
orang-orang; dan keterlibatan kepemimpinan senior dalam keputusan berbasis
risiko. Tambahan editor: memang tidak semua trend teknologi sistem
informasi harus di adopsi, namun faktor keamanan merupakan hal yang tidak bisa
di tinggalkan.
Sumber :
